Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, beri pujian cara pemerintahan untuk memberi Kontribusi Bantuan Gaji (BSU) yang dikasih ke tenaga pengajar, terutama untuk tenaga honorer.
“Benar-benar benar-benar pas. Negara betul-betul datang waktu rakyatnya alami kesusahan,” kata Hetifah di Jakarta, Selasa (17/11/2020).
Menurutnya, ini benar-benar dibutuhkan. Sebab, faksinya di Komisi X DPR RI seringkali terima keluh kesah masalah ini.
“Program ini pantas dihargai, karena kita di Komisi X DPR RI banyak juga terima aduan berkaitan ini. Tenaga pengajar honorer perlu ditolong,”terang Hetifah.
Ia menginginkan dana SBU untuk beberapa tenaga pengajar honorer itu dapat dicairkan on time lewat beberapa bank yang dipilih. DPR pastikan pemantauan ini.
“Ini ialah wujud animo dari pemerintahan untuk lewat periode kritis. Waktu wabah saat ini kontribusi itu benar-benar berguna. Mereka tak perlu kembali pikirkan hal-hal lain di luar praktek mengajarkan. Guru, dosen, ialah ujung tombak pengajaran,” kata Hetifah.
Ia beri pujian usaha yang dikerjakan oleh Komite Perlakuan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional ( KPCPEN). “Apa yang dikerjakan Pak Airlangga Hartarto dan Pak Erick Thohir selaku pimpinan KPCPEN telah pas,” tutup Hetifah.
Awalnya, Menteri Pengajaran dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, menjelaskan, pemerintahan akan memberi Kontribusi Bantuan Gaji (BSU) untuk pengajar, terhitung dosen dan guru dan tenaga pengajaran non-PNS yang tercatat di Kemendikbud.
Ia menerangkan, persyaratan yang terima kontribusi ini, ialah mereka yang memiliki pendapatan di bawah Rp 5 juta.
“Kriterianya itu benar-benar terang, jika yakni guru non-PNS yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta,” kata Nadiem lewat saluran Youtube Kemendikbud RI, Selasa (17/11/2020).
Karena itu, ia mengutamakan, jika guru atau tenaga pengajaran yang upahnya di atas Rp 5 juta, tidak akan diberi kontribusi.
“Bagaimana (guru) di beberapa sekolah elite yang memiliki bayaran besar? Jika mereka dibayarkan di atas Rp 5 juta mereka jangan terima kontribusi gaji ini. Dan seluruh guru swasta honorer non-PNS yang di bawah Rp 5 juta itu dapat terima,” terang Nadiem.
Ia menerangkan, sudah mempersiapkan bujet sejumlah Rp 3,6 triliun buat membayar program ini.
“Ini untuk keseluruhan target sejumlah 2.034.732 orang,” kata Nadiem.
DPR dan pemerintahan setuju akan meniadakan tenaga honorer di lingkungan lembaga pemerintahan lewat meeting Komisi II DPR – Kementerian PAN-RB.
