Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) tidak cuman mengecek Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, dan juga beberapa petinggi Pemda Bandung Barat, seperti Kepala Dinas Sosial Heri Partomo, Sekretaris Wilayah (Sekda), Asep Sodikin, dan Kepala Tubuh Pengendalian Keuangan Wilayah (BPKD), Agustin Priyanti.
Kepala Dinas Sosial Bandung Barat, Heri Partomo, benarkan ihwal kontrol itu. Heri akui, dianya sudah dicheck KPK. Heri sampaikan, kontrol KPK sekitar sektor yang diatasinya, terhitung bansos atau bantuan sosial.
“Jika Dinas Sosial pasti ditanyakan berkaitan Kontribusi Sosial,” ucapnya ke reporter, Senin (16/11).
Heri meneruskan, KPK minta info berkaitan tehnis pendistribusian bansos. Dalam kontrol itu, Heri menerangkan secara prosedural, misalkan, berkaitan refocusing bujet Covid-19. Kontrol itu kata Heri, dikerjakan KPK cuman dari pagi sampai siang hari.
“Sama proses saja kita berikan apa yang kita sektori. Mulai dari refocusing bujet, di wabah Covid-19 keterkaitan Dinsos itu bagaimana. Cuman ditanyakan saja berkaitan prosesnya,” sebutkan Heri.
Disentil berkaitan sangkaan masalah, Heri akui belum mengetahui. KPK, kata Heri, tidak menerangkan padanya berkaitan apa dianya diminta info. Ia cuman mengharap, masalah ini selekasnya selesai dan KPK bekerja seadil kemungkinan.
“Kita terangkan saja prosesnya sama ketetapan yang telah ada. Lebihnya, saya tidak paham,” ucapnya.
Hal, kontrol pada petinggi yang lain, Heri benarkan jika KPK minta info ke Sekertaris Wilayah dan Kepala Tubuh Pengendalian Keuangan Wilayah (BPKD) Bandung Barat.
“Jika Keuangan, ya berkaitan dengan keuangan. Pak Sekda, ya, berkaitan peraturan Pak Sekda,” terangnya.
“Kita berikan, kita telah pengiringan dari Kejari dan itu telah sama ketentuan,” sambungnya.
Sampai sekarang ini, KPK belum menerangkan secara detil masalah apa yang menerpa Bupati Bandung Barat, Aa Umbara. Disentil berkaitan masalah apa yang menggeret nama Aa Umbara, Juru bicara KPK Ali Fikri tidak dapat ungkap.
Menurut dia, masalah itu masih juga dalam step penyidikan, karena itu KPK tidak dapat umumkan berkaitan masalah apa Aa Umbara dicheck.
“Sebab sedang proses penyidikan, kami tidak dapat sampaikan selanjutnya tentang aktivitas diartikan. Perubahannya kelak kami akan infokan selanjutnya ya,” ucapnya.
Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) mengadakan test swab PCR ke karyawan, terhitung karyawan di Direktorat Penyelidikan Kedeputian Pengusutan KPK. Hasilnya 13pegawai dan satu orang tahanan positif Covid-19.